Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Kelian, Abdullah (2020) Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Skripsi thesis, IAIN Ambon.

	Text BAB I, III, V.pdf Download (3MB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Skirpsi ini berkenan dengan studi hukum perdata, yang mengatur tentang Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Pokok permasalahannya berkenan dengan pelaksanaan pengaturan pengelolaan hutan di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan tinjauan yuridis terhadap kewenangan pengelolaan hutan di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk dapat menganalisa permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan (field research), dimana data dikumpulkan dengan metode Observasi dan Interview serta literasi atas data – data normatif. Data dianalisa dengan cara Mengelompokan, mereduksi data dan melakukan Interprestasi data, sesuai dengan permasalahan yang di teliti pada areal kecmatan siwalalat kabupatern seram bagiam timur profinsi Maluku. Hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan pengelolaan hutan di Kecamatan Siwalalat, dilaksanakan oleh badan hukum swasta berbentuk PT (perseroan terbatas) dengan ijin bersama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kecamatan Siwalalat serta konsensus dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Siwalalat, dengan kapasitas produksi 12.000 M3 per tahun, atas hutan yang ditetapkan sebagai hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversi. Kedudukan pelaksanaan pengelolaan hutan saat ini bertentangan dengan (i) Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ayat (3) huruf. (a), huruf (e), dan huruf (h); (ii) Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, huruf (b) huruf (c) huruf (d) dan huruf (e); (iii) Pasal 1320 angka (3) dan (4) BW; (iv) pasal 14 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan (v) pasal 382 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Selain itu, Analisis yuridis terhadap kewenangan pengelolaan hutan di Kecamatan Siwalalat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Thn. 1999 Tentang Kehutanan, Putusan MK : 35/PUUX/2012, Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, serta SK MENLHK Nomor 2111/MENLHK/-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) dianggap bertentangan dengan (i) tujuan hukum dalam Negara berbasis pancasila, pada sila ke II, IV dan sila ke V, (ii) Landasan konstitusional Pasal Pasal 18B Ayat (2) pasal 33 ayat (1); (iii) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentanga Desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information/Pembimbing:	Pembimbing I : Dr. M. Ridwan, SH. MH / Pembimbing II : Gazali Rahman, S. HI. MH
Uncontrolled Keywords:	Analisis Yuridis, Sumberdaya Hutan
Subjects:	Ekonomi Syariah IAIN Ambon > Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Subyek > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Yunita Febriani
Date Deposited:	09 Feb 2021 02:11
Last Modified:	09 Feb 2021 02:11
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1075

Actions (login required)

View Item