Studi Pkn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik melalui pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda provinsi Maluku

Abdu, Abdul Jabar (2013) Studi Pkn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik melalui pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda provinsi Maluku. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN. pp. 29-42. ISSN 1412-565X

Text Abdul, Abd. Jabar; JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, (2013) Studi PKnTerhadap Penguatan Kepemerintahan Daerah Yang Baik. pp. 29-42. ISSN 1412-565X.PDF Download (15MB)

Abstract

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang studi PKn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik melalui pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur pemda provinsi Maluku. Permasalah penelitian ini adalah 1) bagaimana kinerja aparatur dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik di pemda provinsi Maluku: 2) bagaimana pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah: 3) bagaimana peran PKn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik di pemda provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis informasi teoritik dan empirik tentang; kinerja aparatur dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik; pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah , dan peran PKn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik. Penelitian ini dilakukan di kantor gubernur Maluku dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode grounthe theory, pengumpulan data dilakukan dengan cara; 1) wawancara terhadap pejabat/aparatur pada biro dan badan dilingkup pemda provinsi Maluku dan beberapa tokoh organisasi civil society di kota ambon Maluku; 2) studi dokumentasi untuk memperkaya temuan penelitian. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, display/penyajian data, dan consulsion/verification. Hasil penelitian menunjukan (1) pemahaman aparatur terhadap konsep good governance cukup baik namun implementasinya pada kinerja aparatur belum optimal, penerapan prinsi-prinsip good governance seperti transpansi, parsitipatif, responsifitas, dan akuntabilitas belum memenuhi harapan masyarakat, di samping itu kerja sama dan sinergitas antara pemda dan masyarakat (civil society) belum terbangun secara baik sehingga pengeloaan sumber daya daerah masi lebih didominasi pemerintah daerah; (2) pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah telah mendapat perhatian aparatur untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi namun belum berdampak nyata pada ukuran kinerja berkualitas yang memberi harapan, kepercayaan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara maksimal, karena diperhadapkan dengan aparatur yang masih bermental priyai dan primordialis; (3) pendidikan kewarganegaraan memeliki peran strategis terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik, olehnya itu gerakan pendidikan kewarganegaraan perlu digelorakan bukan saja secara kurikuler dilingkungan pendidikan formal, tetapi juga secara socio-cultural development dan socio-political intervention di lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh organisasi, aparatur pemerintah daerah, dan actor-aktor politik perlu mendapat perhatian semua pihak dan dukungan kebijakan politik pemerintah daerah.

Item Type:	Article
Subjects:	Penelitian Dosen
Divisions:	Jurnal
Depositing User:	Usemahu Abdullah
Date Deposited:	13 Apr 2020 02:36
Last Modified:	05 Oct 2022 12:13
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/180

Actions (login required)

View Item