Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tawaulu, Siti Hartina (2022) Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Skripsi thesis, IAIN Ambon.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (561kB)
	Text BAB II LANDASAN TEORI.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (344kB)
	Text BAB IV HASIL PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text BAB V PENUTUP.pdf Download (230kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (211kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja magang dan bagaimana hak dan kewajiban pekerja magang berdasarkan peraturan perundang-undangan Untuk itu jenis penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan atau penyelenggara pemagangan dengan pekerja magang adalah berdasarkan pada perjanjian kerja atau perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri memuat antara lain hak dan kewajiban peserta Pemagangan; hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan; program Pemagangan; jangka waktu Pemagangan; dan besaran uang saku. Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan. Hak hak pekerja magang menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yaitu antara lain; Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur; Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan; Memperoleh uang saku. Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan. Selain itu kewajiban pekerja magang antara lain Mentaati Perjanjian Pemagangan, mengikuti program Pemagangan sampai selesai; mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information/Pembimbing:	Dr. Achmad Lonthor, MH / Ismela Tuharea, MH
Uncontrolled Keywords:	Hak pekerja magang menurut undang-undang
Subjects:	IAIN Ambon > Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Muamalat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Subyek > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	La Iba
Date Deposited:	15 Nov 2022 01:39
Last Modified:	15 Nov 2022 01:39
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/2615

Actions (login required)

View Item