Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa ( Perdes ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual)

Reniwuryaan, Fajar B (2022) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa ( Perdes ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual). Skripsi thesis, IAIN Ambon.

	Text BAB I. III. VI.pdf Download (1MB)
	Text FAJAR B RENIWURYAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak desa yang berkedudukan di Kota Tual yang tercatat di Mahkamah Konstitusi sebagai desa administratif tidak memiliki peraturan desa lebih khususnya desa ohoitahit. Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan di Desa Ohoitahit, bahwa fenomena yang terjadi sekarang di desa ohoitahit adalah Lemahnya BPD dalam melakukan perancangan prodak hokum desa sehingga keberlansungan pola hidup masyarakat tidak diatur dengan baik oleh peraturan-peraturan yang ada di desa ohoitahit Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Ohoitahit ditinjau dari Siyasah Dusturiyah 2). mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Ohoitahit. Guna menemukan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi berupa buku, foto, maupun rekaman suara narasumber. Adapun hasil penelitian antara lain: 1)peran BPD masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Jika ditinjau dari siyasah dusturiyah pelaksanaan fungsi BPD suda benar dan tidak menyimpang dari hukum Islam, namun pelaksanaanya belum optimal. ummah BPD dan pemerintah desa bersinergi untuk mewujudkan produk hukum yang maslahat, syura dan demokrasi dengan tidak membeda-bedakan status sosial dalam musyawarah. 2) Kendala yang dihadapi BPD Desa Ohoitahit dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa yaitu kurangnya bimbingan teknis, rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, kurangnya pemahaman tentang undang-undang, tidak adanya sosisalisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information/Pembimbing:	Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd / Dr. Nasaruddin Umar, M.H
Uncontrolled Keywords:	Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa
Subjects:	Perbandingan Agama Perbandingan Mazhab
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Perbandingan Mazhab dan Hukum
Depositing User:	La Iba
Date Deposited:	09 Jan 2023 00:11
Last Modified:	09 Jan 2023 00:11
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/2892

Actions (login required)

View Item