Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah

Bapakhala, Hamid (2022) Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah. Tesis thesis, IAIN Ambon.

	Text BAB I.III.V.pdf Download (3MB)
	Text HAMID BAPAKHALA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Berbagai regulasi dan kebijakan yang dilahirkan, terutama dalam tiga tahun terakhir, belum secara signifikan meredam fenomena perkawinan anak di tanah air. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah batas usia minimal perkawinan bagi wanita dari 16 tahun mejadi 19 tahun. KUA Kecamatan Leihitu telah menerapkan perubahan undang-undang perkawinan tersebut sejak ditetapkan pemerintah pada bulan Oktober tahun 2019 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengatahui perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu pasca penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 , yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Maqashid syari‟ah untuk mendapatkan perspektif Maqashid syari‟ah terhadap dampak perubahan usia minimal perkawinan pasca diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Lokasi penelitian difokuskan pada KUA Kecamatan Leihitu sebagai unit pelaksana tugas Kementerian Agama di Kecamatan yang mempunyai fungsi Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan usia perkawian untuk wanita menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Leihitu. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu yang rata- rata berusia 16-18 tahun, berdampak negatif sehingga tidak mencapai tujuan perkawinan secara syar‟i. Dengan demikian, batasan usia pada undang-undang tersebut, sesuai tujuan hukum atau Maqasid syari‟ah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Untuk meningkatkan keefektifan penerapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, perlu adanya koordinasi dan konsolidai antara KUA dan Pengadilan Agama. Perlu juga adanya penelitian lanjutan tentang rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Leihitu, untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab adanya perkawinan di bawah tangan.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information/Pembimbing:	Dr. Hasan Lauselang, M.Ag / Much Mu'alim, M.Hi
Subjects:	Pendidikan Agama Islam
Divisions:	Pascasarjana > Pendidikan Agama Islam
Depositing User:	La Iba
Date Deposited:	20 Nov 2023 23:46
Last Modified:	20 Nov 2023 23:46
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/3957

Actions (login required)

View Item