Laisouw, Asy’ari (2024) Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Skripsi thesis, IAIN AMBON.
Text
Halaman Awal.pdf Download (1MB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (580kB) |
|
Text
Bab 2.pdf Download (554kB) |
|
Text
Bab 3.pdf Download (306kB) |
|
Text
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) |
|
Text
Bab 5.pdf Download (259kB) |
|
Text
Daftar Pustaka - Lampiran.pdf Download (692kB) |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang analisis asas praduga tak bersalah dalam kebijakan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana asas praduga tak bersalah diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik penegakan hukum TPPU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pakar hukum pidana dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Namun, dalam praktik penegakan hukum TPPU, penerapan asas praduga tak bersalah seringkali dihadapkan pada tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketentuan dalam UU TPPU yang memungkinkan penyidik untuk melakukan penyitaan dan penahanan terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikhawatirkan dapat melanggar hak-hak terdakwa, termasuk haknya untuk dianggap tidak bersalah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk memperkuat penerapan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan revisi UU TPPU untuk menghapus ketentuan yang memungkinkan penyitaan dan penahanan sebelum putusan pengadilan, serta dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya asas praduga tak bersalah.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information/Pembimbing: | Pembimbing I : Dr. Husin Wattimena, M. Si. / Pembimbing II : Syah Awaluddin Uar, MH |
Uncontrolled Keywords: | Asas praduga tak bersalah, Tindak pidana pencucian uang |
Subjects: | IAIN Ambon > Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam Berdasarkan Subyek > Hukum Pidana Islam |
Depositing User: | Yunita Febriani |
Date Deposited: | 06 Jan 2025 06:21 |
Last Modified: | 06 Jan 2025 06:21 |
URI: | http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/4564 |
Actions (login required)
View Item |