Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Untuk Melakukan Demonstrasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Kidi, Aca La (2021) Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Untuk Melakukan Demonstrasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Skripsi thesis, IAIN Ambon.

	Text BAB I, III, V.pdf Download (3MB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Untuk Melakukan Demonstrasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan yang dikemukakan adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana tinjauan yuridis hak pekerja untuk melakukan demonstrasi menurut peraturan perundang- undangan. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hak-hak buruh menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah menerima upah, mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, melaksnakan ibadah, memperoleh jaminan social tenaga kerja , membentuk serikat pekerja, melakukan mogok kerja dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Sedangkan kewajiban buruh adalah wajib menjalankan hubungan industrial dengan baik. Hak-hak pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah berhak atas hasil pekerjaan, berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja, dan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, sedangkan kewajiban pengusaha adalah membayar upah. Hak pekerja untuk melakukan demonstrasi diatur menurut undang- undang. Walaupun dalam prakteknya banyak pekerja yang dilarang maupun diancam jika melakukan demonstrasi, tetapi Negara tetap memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Memang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun dapat dilihat pada, UU 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Perkapolri 7/2012 Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Jika pengusaha tetap melarang maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information/Pembimbing:	Pembimbing I : Evy Savitri Gani, MH / Pembimbing II : Anwar Lateni, MH
Uncontrolled Keywords:	Undang-undang, Demonstrasi
Subjects:	Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Subyek > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Yunita Febriani
Date Deposited:	10 Dec 2021 00:18
Last Modified:	10 Dec 2021 00:18
URI:	http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1833

Actions (login required)

View Item