Mochtar, Aviva N (2025) Kebijakan Hukum Militer dalam menangani kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Skripsi thesis, UIN A.M. SANGADJI AMBON.

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (2MB)
	Text BAB II.pdf Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas problematika yuridis yang timbul dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terhadap pengaturan upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi. Fokus kajian diarahkan pada ketidaksesuaian norma dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan hak atas kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis- empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan aparat hukum militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon, serta dokumentasi dari putusan-putusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHPM, khususnya Pasal 87 yang mengatur tentang disersi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan proses hukum secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat sejumlah tantangan, termasuk keterlambatan penanganan perkara akibat batas waktu prosedural dan kompleksitas faktor penyebab disersi, seperti tekanan psikologis, masalah keluarga, serta ketidaktahuan prajurit terhadap hukum. Kebijakan hukum yang diterapkan bersifat moderat: mengedepankan keadilan, namun tetap mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Penanganan kasus disersi diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif untuk menjaga disiplin militer secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item