Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia

Kalauw, Panji Rasif (2024) Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia. Skripsi thesis, IAIN AMBON.

	Text COVER.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Download (5MB)
	Text BAB II.pdf Download (5MB)
	Text BAB III.pdf Download (5MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB V - DAPUS.pdf Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana pendapat ahli hukum terhadap putusan KPU no. 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden 2024, serta bagaimana pendapat ahli hukum terhadap akibat hukum terkait dengan kebijakan hukum pencalonanan Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Dengan beberapa pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), historis (historical approach), komparatif (comperative approach), dan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini menemukan bahwa menurut beberapa ahli yang mengkritik terkait Keputusan KPU no 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden cacat secara administrasi. Karena dalam konsiderannya menggunakan PKPU yang lama. Dan melanggar peraturan perundang-undangan nomo 12 tahun 2011 pada pasal 10 ayat 1. Serta KPU melanggar prinsip kepastian hukum karena bertindak tidak sesuai yurisdiksinya. Selain itu adapula beberapa ahli hukum yang mendukung keputusan KPU no 1632 mereka menganggap bahwa KPU selaku subjek hukum tata negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan keputusan mk sebagaimana mestinya berdasarkan putusan mk nomor 49/ PUUIX/2011 yang menyatakan putusan MK sama seperti undang-undang yang harus segera dilaksanakan oleh negara, warga masyarakat, dan pemangku kepentingan. Menurut para ahli Akibat hukum dari Kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka mengalami cacat hukum dari segi Proses pencalonan sebagai wakil presiden, dan mengalami cacat hukum secara konstitusional bahkan berpotensi terjadi pemakzulan jika pengadilan atau lembaga terkait memutuskan bahwa pencalonannya tidak sah. Akan tetapi putusan MK nomor 90/PUUXXI/2023 jelas dari segi kepastian hukum, sehingga pencalonan Gibran dianggap tetap sah.

Actions (login required)

View Item